Bandar Lampung – Situs resmi Pemerintah Kota Bandar Lampung di alamat bandarlampungkota.go.id diretas. Tampilan laman utama sempat berubah dan menampilkan pesan dari peretas yang mengaku bernama Bowo Haxor dari kelompok Magelang Blackhat.

Pantauan pada Jumat (3/10/2025), halaman depan situs tidak lagi menampilkan informasi layanan publik seperti biasanya. Justru muncul halaman deface dengan tulisan klaim peretasan. Nama “Bowo Haxor” terpampang jelas dengan sebutan dirinya sebagai “Master of Defacer Dunia”.

Klaim Hacker

Dalam pesan yang ditinggalkan, peretas menyebut dirinya berhasil menembus sistem keamanan situs tanpa hambatan berarti. Meski belum ada bukti detail soal cara masuk yang digunakan, serangan deface semacam ini umumnya memanfaatkan celah pada sistem manajemen konten (CMS), plugin yang tidak diperbarui, atau kredensial admin yang lemah.

Kelompok yang disebut, Magelang Blackhat, sebelumnya beberapa kali mencuat di komunitas siber bawah tanah karena aksi deface terhadap situs pemerintah maupun swasta.

Respons Pemerintah

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung belum memberikan keterangan resmi. Namun, menurut informasi yang beredar, tim dari Inspektorat dan Diskominfo Bandar Lampung tengah berkoordinasi untuk memulihkan situs.

Langkah yang diperkirakan ditempuh meliputi mengembalikan tampilan situs, melakukan audit keamanan, serta melaporkan insiden ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Aparat kepolisian melalui unit cybercrime juga berpotensi dilibatkan untuk menelusuri pelaku.

Ancaman Serangan Siber

Kasus ini menambah panjang daftar situs pemerintah yang menjadi sasaran peretasan di Indonesia. Aksi deface kerap dilakukan sebagai bentuk unjuk gigi peretas, namun tetap berisiko merusak reputasi lembaga yang diserang.

Pakar keamanan siber menilai, jika celah yang digunakan tidak segera ditutup, bukan tidak mungkin serangan bisa berlanjut hingga pencurian data. Karena itu, penguatan sistem dan peningkatan kesadaran keamanan digital dinilai penting bagi setiap instansi pemerintahan.